home » 9 PSAK Berlaku Efektif 1 Januari 2018
Post : 30-Oktober-2018

9 PSAK Berlaku Efektif 1 Januari 2018

Sejak awal tahun 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan standar baru, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah direvisi dalam bentuk amandemen. Berikut adalah 9 PSAK berlaku efektif 1 Januari 2018, diantaranya:

1PSAK 2 atau IAS 7: laporan arus kas tentang prakarsa pengungkapan

Amandemen ini merupakan adopsi dari amandemen IAS 7 Disclosure Initiative yang berlaku efektif per 1 Januari 2017. Syarat terhadap suatu entitas dalam amandemen ini adalah menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun non-kas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang aktivitas pendanaan kas dan likuiditas pada suatu entitas.

2PSAK 46 atau IAS 12: akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) tentang pengakuan aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi

Amandemen ini merupakan adopsi dari amandemen IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses yang berlaku efektif per 1 Januari 2017. Amandemen ini diberikan klarifikasi terkait (1) laba kena pajak yang menimbulkan terjadinya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, (2) penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan (3) estimasi aset pajak tangguhan atas laba kena pajak untuk masa depan dan (4) pemulihan aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

3. PSAK 13 atau IAS 40: properti investasi tentang pengalihan properti investasi

Amandemen ini mengadopsi amandemen IAS 40 Transfers of Investment Property yang berlaku efektif per 1 Januari 2017 tentang pengalihan ke atau dari properti investasi. Karakteristik dalam amandemen ini dalam paragraf 57 adalah prinsip perubahan penggunaan mencakup penilaian atas apakah properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan bukti pendukung bahwa perubahan penggunaan telah terjadi.

4. PSAK 53 atau IAS 2: pembayaran berbasis saham tentang klasifikasi dan pengukuran transaksi pembayaran berbasis saham 

Amendemen ini mengadopsi amendemen IAS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions mengatur perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran untuk pembayaran berbasis saham.

5. PSAK 69 atau IAS 41: akuntansi agrikultur 

Amendemen ini yang diadopsi dari IAS 41 Agriculture (2014) mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas aktivitas agrikultur, seperti aset biologis kecuali tanaman produktif, produk agrikultur pada titik panen dan hibah pemerintah terkait agrikultur. Aktivitas agrikultur tersebut dapat diakui sesuai dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada setiap akhir periode laporan keuangan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual saat pengakuan awal. Selisih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset diakui dalam laba rugi selama periode tertentu.

6. PSAK 71 atau IFRS 9: instrumen keuangan tentang fitur percepatan pelunasan dengan kompensasi negative

Amandemen ini mengadopsi versi lengkap dari IFRS 9 Financial Instruments, berlaku efektif per 1 Januari 2018 - 1 Januari 2020. Perubahan dari PSAK 55 atau IAS 39 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" ke PSAK 71 adalah (1) klasifikasi dan pengukuran, (2) Penurunan nilai dan (3) akuntansi lindung nilai.

PSAK ini juga mengadopsi dari IFRS 9 Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation sebagaimana yang tertera dalam paragraf PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) dan PP4.1.12A. IFRS 9 mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif untuk memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

7. PSAK 72 atau IFRS 15: pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 

Amandemen ini mengadopsi versi lengkap dari IFRS 15 Revenue from Contract with Customers, berlaku efektif per 1 Januari 2018 - 1 Januari 2020. Amandemen ini mengatur perlakuan pendapatan pengakuan dari sebagian besar kontrak yang berlaku untuk para pelanggan. Amandemen ini mengubah pedoman pernyataan SAK, seperti PSAK 23: Pendapatan, PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan dan ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat.

8. PSAK 73 atau IFRS 16: sewa

Amandemen ini yang diadopsi dari IFRS 16 Leases. Amandemen ini mengatur prinsip perlakuan transaksi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa untuk membantu penyewa dan pemilik sewa dalam menyediakan informasi yang relevan terkait dengan transaksi tersebut pada posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Amandemen ini menggantikan pedoman PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi – Insentif, ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa dan ISAK 25: Hak atas Tanah.

9. PSAK 111 atau IAS 19: akuntansi transaksi asuransi Syariah atau akuntansi Wad

Amendemen ini yang diadopsi dari amandemen IAS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions berisi pengakuan akuntansi Wad, klasifikasi surat berharga Syariah dalam Repo Syariah dan pengakuan selisih kurs item dalam transaksi lindung nilai (hedging). PSAK 111 mengatur bahwa jika suatu entitas yang memberi atau menerima Wad, maka mereka tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari Wad menjadi akad.


Itulah mengenai 9 PSAK berlaku efektif 1 Januari 2018 yang telah direvisi dalam sebuah amandemen. Selamat membaca! ***

Author :

Share |