home » PPh Jasa Konstruksi
Post : 10-November-2017

PPh Jasa Konstruksi

Diantara berbagai industri yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah industri jasa konstruksi. Kemajuan pesat ini terutama dipicu dengan banyaknya kegiatan pembangunan sarana fisik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan, pabrik-pabrik, dan sebagainya. Dari aspek perpajakan, industri jasa kontruksi ini memiliki kekhususan, antara lain mencakup klasifikasi kegiatan jasa konstruksi, tarif, tata car pembayaran PPh yang bersifat final, dan sebagainya. Dibawah ini adalah uraian singkat mengenai aspek perpajakan jasa konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, pajak atas usaha jasa konstruksi dibedakan menjadi tiga jenis kegiatan yaitu :

1.    Perencanaan Konstruksi :
"Pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain."

2.    Pelaksanaan Konstruksi :
"Pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build)."

3.    Pengawasan Konstruksi :
"Pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan."

Besaran tarif PPh yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada masing-masing jenis kegiatan tersebut dipengaruhi oleh sertifikasi dan kualifikasi, yaitu sebagai berikut :
A.    Non Kualifikasi/Sertifikasi Usaha
1)    Pelaksanaan Konstruksi                   >>>        4%
2)    Perencanaan dan Pengawasan          >>>        6%

B.    Kualifikasi/Sertifikasi Usaha
1)    Pelaksanaan Konstruksi
i.    Kecil                                         >>>        2%
ii.    Menengah dan Besar                 >>>        3%
2)    Perencanaan dan Pengawasan
i.    Kecil, Menengah dan Besar     >>>        4%

PPh tersebut diatas dihitung dari nilai penjualan bruto sebelum ppn, dan bersifat final.

Terkait dengan klasifikasi pada bidang pelaksanaan konstruksi, menurut Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006 klasifikasi tersebut didasari pada kemampuan dari kontraktor, pengelompokan itu disebut grade, adapun rinciannya sebagai berikut :
A.    Kecil
1)    Kelompok K3 (Grade 1)    kompetensi>>>    0 - Rp 100 juta
2)    Kelompok K2 (Grade 2)    kompetensi>>>    Rp 100 juta - Rp 300 juta
3)    Kelompok K1 (Grade 3)    kompetensi>>>    Rp 300 juta - Rp 600 juta
4)    (Grade 4)                         kompetensi>>>    Rp 600 juta - Rp 1 miliar
Kelompok ini diperuntukan untuk pengusaha perorangan dan badan usaha

B.    Menengah
1)    Kelompok M (Grade 5)    kompetensi>>>    Rp 1 miliar - Rp 10 miliar
Kelompok ini diperuntukan untuk badan usaha

C.    Besar
1)    Kelompok B2 (Grade 6)    kompetensi>>>    Rp 1 miliar - Rp 25 miliar
2)    Kelompok B1 (Grade 7)    kompetensi>>>    Rp 1 miliar - tak terbatas

Kelompok ini diperuntukan untuk badan usaha, khusus untuk grade 7 juga diperuntukan untuk badan asing

Pajak yang terutang didapatkan setelah dipotong oleh pengguna jasa pada saat terjadinya pembayaran, jika pengguna jasa adalah badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri,  bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak, dipotong pada saat pembayaran uang muka dan termin. Penyetoran atau pembayaran pajak finalnya disetor melalui bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pengguna jasa, dan tanggal 15 bulan berikutnya untuk penyedia jasa yang melakukan penyetoran sendiri. Adapun pelaporan SPT masa PPh Final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya***

Author : Russell Bedford SBR

Share |