home » Pajak Pertambahan Nilai Dengan Cara Pemusatan
Post : 8-November-2018

Pajak Pertambahan Nilai Dengan Cara Pemusatan

Bagi wajib pajak yang memiliki banyak anak atau cabang, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tentu akan merepotkan apabila harus melaporkan setiap cabangnya. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-19/PJ/2010 menyebutkan bahwa “PKP yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai”,

Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari Tempat Pemusatan PPN Terutang, yaitu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang. Istilah pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dikenal juga sebagai sentralisasi Pajak Pertambahan Nilai, yang artinya perusahaan melakukan pemusatan tempat penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak juga sebagai tempat penyampaian pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dengan adanya peraturan tersebut akan lebih sederhana jika melaporkan hanya 1 laporan saja, yaitu dengan cara pemusatan atau sentralisasi.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai  wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

Pemberitahuan secara tertulis tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.     Memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

b.     Memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan; dan

c.    Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan :

a.    Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan; atau

b.     Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan.

Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang diterbitkan.

Setelah menerima surat pemberitahuan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Tetapi jika syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, PKP juga memiliki kewajiban memberitahukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan cabang.

Wajib Pajak pajak yang mendapatkan persetujuan pemusatan maka:

  • Pelaporan SPT Masa PPN digabung antara pusat dan cabang sehingga mencerminkan transaksi perusahaan secara keseluruhan;
  • Penyerahan antar cabang, atau cabang ke pusat dan sebaliknya bukan taxable event sehingga faktur pajak yang diterbitkan benar-benar penyerahan ke pihak lain (penjualan ke entitas lain)***


Author :

Share |