home » Pedoman Standar Penilaian Harta Menurut SE-24/PJ/2017
Post : 2-Oktober-2017

Pedoman Standar Penilaian Harta Menurut SE-24/PJ/2017

Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak baru-baru ini telah menerbitkan Surat Edaran No. 24/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Harta Selain Kas yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Pedoman ini bertujuan agar dapat memberikan standar yang sama untuk melaksanakan penilaian harta sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2017 mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan. Di sisi lain, SE ini juga diharapkan memberikan kepastian tentang prosedur penilaian harta yang objektif , sehingga dapat mengurangi potensi konflik antara wajib pajak dengan fiskus terkait dengan penilaian harta selain kas milik wajib pajak.

Mengacu pada perundang-undangan Pengampunan Pajak, penilaian atas harta paska pengampunan pajak ini dilakukan sesuai kondisi pada 31 Desember 2015  (atau akhir periode yang berbeda untuk Wajib Pajak yang memiliki akhir tahun buku berbeda). Berikut ini adalah pedoman penilaian sebagaimana diatur dalam SE-24/PJ/2017:

  1. Terhadap aset yang atasnya terdapat nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai yang ditetapkan pemerintah.
  2. Terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah, nilai aset tersebut menggunakan nilai atau harga yang telah dipublikasikan lembaga atau instansi terkait
  3. Terhadap aset yang tidak memiliki acuan nilai yang ditetapkan pemerintah dan tidak terdapat nilai atau harta yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait, nilai ditentukan secara objektif dan profesional sesuai standar penilaian dengan mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Tak Berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Nilai atas beberapa jenis harta yang memiliki acuan nilai dari pemerintah atau yang dipublikasikan lembaga atau instansi terkait adalah sebagai berikut:

  1. Tanah atau bangunan sector pedesaan dan perkotaan
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Nilai jual objek pajak sesuai SPPT PBB tahun 2015
      
    Instansi Lembaga Terkait :
    Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta

  2. Tanah atau bangunan sector perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sector lainnya   
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Nilai jual objek pajak sesuai SPPT PBB tahun 2015   

    Instansi Lembaga Terkait :

    Ditjen Pajak

  3. Kendaraan bermotor  
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Nilai jual kendaraan bermotor   

    Instansi Lembaga Terkait :
    Pemerintah Provinsi

  4. Emas atau perak   
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Harga jual PT Aneka Tambang   

    Instansi Lembaga Terkait :
    PT Aneka Tambang

  5. Obligasi Pemerintah RI atau obligasi perusahaan   
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Harga Obligasi   

    Instansi Lembaga Terkait :
    PT Penilai Harga Efek Indonesia

  6. Saham perusahaan terbuka   
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Harga per lembar saham   

    Instansi Lembaga Terkait :
    PT Bursa Efek Indonesia

  7. Reksadana   
    Nilai Harta Yang Akan Digunakan Oleh Dirjen Pajak :
    Nilai aktiva bersih   

    Instansi Lembaga Terkait :
    PT Bursa Efek Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya SE-24/PJ/2017 ini, Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran Pers nya telah menghimbau wajib pajak yang masih memiliki harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya, dan harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT PPh Tahunan atau Surat Pernyataan dalam program amnesti pajak, untuk melakukan pembetulan SPT PPh Tahunan dengan melaporkan harta dan penghasilan serta pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Pembetulan tersebut sebaiknya dilakukan segera, yaitu untuk menghindari pemeriksaan pajak dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak***

Author : Russell Bedford SBR

Share |