home » Perlakuan PPh dan PPN terhadap Reimbursement/ Penggantian
Post : 27-Oktober-2017

Perlakuan PPh dan PPN terhadap Reimbursement/ Penggantian

Reimbursement dalam arti bahasa disebut juga penggantian ataupun penagihan kembali. Dengan kata lain bisa diartikan reimbursement adalah sejumlah uang yang ditagihkan oleh pihak ketiga ke pihak penerima jasa melalui pemberi jasa. Melihat definisi di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan Reimbursement, terdapat 3 pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut, penerima jasa, pemberi jasa dan pihak ketiga (supplier).

Dalam transaksi reimbursement pihak ketiga akan menagih tagihan pembayaran ke pihak penerima jasa yang diteruskan oleh pemberi jasa dengan atau tanpa mark up (imbalan). Pembayaran akan dilakukan oleh penerima jasa ke pihak ketiga juga pun melalui pemberi jasa, penghasilan yang dicatat oleh pihak pemberi jasa adalah selisih antara jumlah pembayaran dari pihak penerima jasa dan reimbursement. Maka dari itu seharusnya tagihan pembayaran pihak ketiga langsung ditujukan ke penerima jasa.

Namun dalam penegakan hukumnya, reimbursement belum memiliki peraturan yang tetap untuk sebagai acuan atau referensi yang menjelaskan secara gamblang terkait transaksi tersebut, tetapi ada beberapa Surat Dirjen yang setidaknya bisa menjadi acuan atas permasalahan reimbursement ini, yaitu :

  1. S-2299/PJ.53/1992 (Masalah PPN)
  2. S-917/PJ.53/2003 (PPN atas Jasa Freight Forwarding)
  3. S-490/PJ.322/2004 (Permohonan Penjelasan PPN atas Tagihan Kembali Biaya Askes)
  4. S-812/PJ.53/2005 (Perlakuan PPN Atas Penagihan (Reimbursement) Biaya Pemakaian Listrik)

Adapun perlakuan pajaknya sebagai berikut :

Perlakuan PPh

Pemberi jasa tidak boleh menganggap atau memperlakukan reimbursement sebagai penghasilan/pendapatan jika pihak ketiga membuat tagihan pembayaran atas nama penerima jasa, begitupun ketika pemberi jasa menyerahkan pembayaran dari penerima jasa ke pihak ketiga tidak diakui sebagai beban/biaya, sehingga bukan merupakan objek pajak.

Namun apabila pihak ketiga membuat tagihan atas nama pemberi jasa, dan jasa yang dimaksud masuk ke jasa yang diatur dalam pasal 23 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atau jenis jasa lain-lain yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 144 tahun 2015, kemudian pemberi jasa membuat tagihan baru ke penerima jasa, maka penerima jasa harus memotong 2% untuk PPh 23 atas transaksi tersebut.


Perlakuan PPN

Sebagaimana yang diketahui bahwa dasar pengenaan pajak atas PPN diatur dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang sudah beberapa kali diubah terakhir kalinya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, adalah:

Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dan definisi Penggantian menurut Pasal 1 angka 19 adalah :

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dalam biaya-biaya yang bisa diakui sebagai reimbursement tentunya memiliki syarat yang harus dipenuhi antara lain:

  1. Biaya yang di-reimburse tidak boleh ada imbalan (mark up/down).
  2. Bukti asli dari pihak ketiga diserahkan kepada penanggung beban sesungguhnya/penerima jasa.
  3. Dokumen bukti dari pihak ketiga atas nama penanggung beban sesungguhnya/penerima jasa bukan atas nama pemberi jasa.

Apabila pihak ketiga membuat tagihan langsung atas nama penerima jasa, dan pemberi jasa hanya sebagai penyalur/perantara, maka seluruh biaya reimbursement dalam tagihan tersebut bukan termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian Penggantian di Undang-Undang di atas sehingga tidak dikenakan PPN. Namun jika pihak ketiga memberikan tagihan atas nama pemberi jasa, lalu pemberi jasa diharuskan membuat tagihan baru untuk penerima jasa, sehingga seluruh biaya di tagihan masuk dalam biaya yang diminta atau seharusnya diminta, ketentuan ini masuk dalam pengertian Penggantian UU PPN No. 42 Tahun 2009, maka biaya-biaya yang ada dalam tagihan masuk ke dalam dasar pengenaan pajak PPN.

Dengan begitu perlakuan PPN atas reimbursement ditentukan oleh tagihan pembayaran/invoice, apakah tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut ditujukan oleh langsung kepada penerima jasa atau ke pemberi jasa.

Author : Russell Bedford SBR

Share |