home » Prosedur permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final terkait PP No. 46 tahun
Post : 17-November-2017

Prosedur permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final terkait PP No. 46 tahun

Setelah diberlakukannya PP Nomor 46 tahun 2013 pada tanggal 1 Juli 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, maka bagi WPOP atau WP Badan yang memiliki omset  dibawah Rp 4,8 M per tahun dikenakan tarif 1% (final) dari peredaran bruto setiap bulan. Pemanfaatan dari PP No. 46/2013 ini tidak secara otomatis, tetapi harus melalui pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final seperti PPh Pasal 21, 22 dan 23 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan tersebut dimaksudkan agar WPOP atau WP Badan yang memiliki omset dibawah Rp4,8 Milyar per tahun tidak dilakukan pemotongan dengan tarif umum,. Dalam hal pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang tidak bersifat final telah terlanjur dilakukan, maka PPh yang telah dipotong/dipungut tersebut tidak dapat dikreditkan.

Ketentuan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final tertuang dalam PER-32/PJ/2013 yang ditetapkan pada tanggal 25 September 2013. WP akan dibebaskan dari pemotongan dan/ atau pemungutan saat melakukan kegiatan yang termasuk dalam Objek Pemotongan PPh 21,22 dan 23 dengan catatan harus melampirkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh pihak KPP tempat WP terdaftar kepada lawan transaksinya.


Tata Cara Pengajuan Permohonan SKB

Berikut ini adalah tata cara untuk mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu :

 

1.  WP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT Tahunan dengan syarat :

  1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukan permohonan, untuk WP yang telah terdaftar pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak diajukannya SKB.
  2. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani WP atau kuasa WP yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenai PPh bersifat final disertai lampiran jumlah peredaran bruto setiap bulan sampai dengan bulan sebelum diajukannya SKB, untuk WP yang terdaftar pada Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat diajukannya SKB.
  3. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau dokumen pendukung sejenis lainnya.
  4. Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

 

Permohonan diajukan untuk setiap pemotongan dan/tau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23.

 

2.  Semua berkas-berkas persyaratan tersebut diberikan ke bagian Pelayanan dan WP akan mendapat Bukti Penerimaan Surat (BPS).

 

3.   Apabila persyaratan tersebut sudah lengkap dalam waktu 5 hari kerja Kepala KPP belum memberikan keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima. Namun jika masih ada berkas yang belum lengkap, maka Kepala KPP akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada WP untuk segera melengkapi kekurangan berkas tersebut.


4.  Jika permohonan WP sudah diterima, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 hari kerja. SKB tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

 
Tata Cara Permohonan Legalisasi SKB

Setelah WP mendapatkan SKB dari pihak KPP, agar WP dibebaskan dari pemotongan/ pemungutan PPh dari lawan transaksinya, maka WP wajib melampirkan SKB yang telah dilegalisasi oleh pihak KPP.

Beirkut tata cara mengajukan permohonan legalisasi SKB, yaitu :

 

1.)  Permohonan Legalisasi SKB harus diajukan secara tertulis ke Kepala KPP tempat WP menyampaikan SPT Tahunan dengan syarat : 

1.    Menunjukkan SKB asli

2.   Menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, kecuali untuk transaksi yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas:

a.   impor

b.   pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

c.   pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi

d.   pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri

3.   Mengisi identitas WP pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB.

4.  Ditandatangani oleh WP, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan WP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP

2.)  Menyerahkan fotocopy SKB sebanyak 3 rangkap. Fotocopy SKB tersebut akan diberikan kepada :

a.    1 lembar untuk KPP tempat WP menyampaikan kewajiban SPT

b.    1 lembar untuk diserahkan WP kepada WP pemotong dan/atau pemungut

c.   1 lembar untuk diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar



3.)  Legalisasi fotokopi SKB dilakukan dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima lengkap. Namun biasanya petugas KPP akan meminta WP datang kembali dalam waktu 3-5 hari kerja untuk mengambil hasil Legasilasi SKB tersebut.
 

Legalisasi fotokopi SKB tidak diberikan apabila persyaratan tidak terpenuhi dan setiap permohonan SKB hanya dapat diajukan untuk masing-masing pemotongan/ pemungutan pajak***

Author : Russell Bedford SBR

Share |