home » Saat Harta Warisan Dikenakan Pajak
Post : 27-November-2018

Saat Harta Warisan Dikenakan Pajak

Sejak dikeluarkan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlaku pada tahun 2016 dan 2017 lalu, Wajib Pajak diwajibkan melaporkan data mengenai hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu harta yang menjadi objek sasaran tax amnesty adalah harta hasil waris karena harta hasil waris adalah salah satu jenis harta yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan dan PPh bagi Wajib Pajak, baik harta yang telah dibalik nama maupun belum dibalik nama. 
 
Harta hasil waris merupakan suatu harta yang didapatkan dari warisan orang tua atau seseorang yang memiliki garis darah dengan Anda. Jika harta hasil waris dibagikan setelah pemberi waris meninggal maka harta tersebut disebut sebagai harta warisan. Pada artikel ini akan dibahas pengertian pajak warisan beserta waktu pembagian harta warisan akan dikenakan pajak. 

Pajak Warisan
Harta warisan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi ahli waris yang meliputi semua jenis harta, baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah pajak warisan. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), harta waris yang sudah dibagi kepada ahli warisnya bukan menjadi objek pajak. Yang penting, dilihat apakah warisan tersebut sudah dibagikan ataukah belum. Aturan pajak warisan yang resmi berlaku sejak 19 Februari 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018. Aturan saat ini mewajibkan data warisan milik wajib pajak harus dilaporkan ke Ditjen Pajak, dibagi menjadi 2 jenis:

1. Warisan yang belum dibagikan ke ahli waris merupakan kategori subjek pajak karena warisan ini masih tertulis dengan nama pewarisnya jika pemilik warisan sudah meninggal. Warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan, yang merupakan objek pajak. Maka dari itu, pewaris diwajibkan untuk membayarkan pajak warisan ini dan melaporkan hartanya dalam SPT Tahunan terlebih dahulu. Hal ini dikenakan dengan pajak warisan. 

Contohnya adalah:
  • jika warisan yang belum dibagi berupa saldo rekening di bank, kemudian saldo tersebut mendapat tambahan penghasilan pajak warisan dari bunga yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) final oleh bank. 
  • dalam hal warisan yang belum dibagi berupa aset properti yang disewakan, terdapat tambahan penghasilan dengan potongan PPh Final Pasal 4 (2) oleh penyewa.

2. Warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris merupakan warisan ini bukan merupakan objek pajak dan ahli waris tersebut terbebas dari pembayaran pajak warisan atas harta warisan tersebut. Syarat suatu harta bergerak maupun harta tidak bergerak dapat dikatakan sebagai warisan yang bukan objek pajak adalah:
  • Pewaris dan ahli waris harus ada hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan. 
  • Harta yang diwariskan oleh pemilik waris telah dilaporkan dalam SPT pewaris dan pajak terutang harus dilunasi terlebih dahulu.
Aturan tentang warisan yang belum dibagi menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018 adalah program pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Program ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information (AEoI) yang menetapkan standar pelaporan warisan yang belum dibagi berupa saldo rekening berdasarkan ketentuan dalam Common Reporting Standard (CRS). 

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tiap bank sebagai lembaga keuangan wajib melaporkan data keuangan, termasuk saldo rekening milik subjek pajak, baik dalam maupun luar negeri kepada pihak DJP. 

Waktu Pembagian Harta Warisan
Pembagian harta warisan setelah dikenakan pajak tentu menjadi harta yang bebas digunakan oleh penerima waris. Bagaimana jika penerima waris bisa mendapatkan harta warisan pada waktu yang tepat?
Walaupun harta warisan harus dibayarkan pajaknya, warisan ini yang termasuk objek bebas pajak yang ditarik sebagai PPh. Pemilik dan atau penerima waris harus melakukan 4 hal antara lain: 

  1. Sudah membayar pajak terlebih dahulu
  2. Tidak memiliki tunggakan pajak
  3. Secara cepat mengurus surat hibah dan waris atas harta warisan
  4. Melaporkan data SPT dan data saldo rekening oleh pewaris sebagai Wajib Pajak yang dicocokan dengan laporan dari lembaga keuangan, yang nantinya diperiksa oleh petugas pajak. 

Isi aturan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah harta warisan bukan menjadi objek pengampunan pajak apabila:
  • diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau berpenghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
  • harta warisan sudah dilaporkan  dalam data SPT Tahunan dan data Pajak Penghasilan pewaris. 

Jika warisan yang belum dibagi dengan saldo rekening nilainya kurang dari Rp 1 miliar, maka data saldo rekening milik pewaris tidak wajib dilaporkan selama ahli waris sudah melaporkan bukti pemberitahuan resmi bahwa sang pemilik telah meninggal pada waktu yang ditentukan. Hal ini bersamaan dengan sepanjang lembaga perbankan atau keuangan tempat menyimpan harta, yang telah menerima akta Kematian atau surat wasiat dari sang pemilik.
Dan sebaliknya jika warisan yang belum dibagi dengan saldo rekening nilainya di atas Rp 1 miliar, maka data saldo rekening itu wajib dilaporkan ke KPP atau KP2KP (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan), bukan disetorkan dan dibagi sebagai PPh*** 



Author :

Share |